Moderat Reviews

Menanggapi Isu Perekrutan Askar Wathaniyah di wilayah Perbatasan

Posted on: February 14, 2008

Dari perbatasan Kalimantan Barat – Malaysia beredar isu tentang perekrutan anggota paramiliter Askar Wathaniyah dari WNI. Awalnya isu tersebut muncul dalam dalam rapat dengar pendapat Komisi I DPR dengan KSAD Agustadi Sasongko Purnomo pada 11 Pebruari 2008. Anggota Komisi I DPR, Happy Bone Zulkarnaen mengaku mendapatkan info dari Pangdam VI Tanjung Pura saat kunjungan kerja akhir tahun 2007 lalu. Sementara, Komisi Pertahanan DPR mengungkapkan ratusan warga Indonesia telah direkrut menjadi Askar Wathaniyah. Selain diberi gaji, warga Indonesia yang menjadi Askar Wataniyah juga mendapat kewarganegaraan Malaysia. Askar Wathaniyah ini pernah dilibatkan dalam latihan militer bersama antara TNI pada tahun 2006. Warga yang direkrut ini ditempatkan sebagai tentara penjaga perbatasan di Kalimantan.

Menanggapi berita tersebut, Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso dalam acara pelantikan pejabat tinggi Mahkamah Agung pada 13 Februari 2008 akan mengecek kebenarannya. Sedangkan Kepala BIN Syamsir Siregar mengatakan apa buktinya kalau mereka WNI. Di tempat terpisah, Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono mengatakan adanya sejumlah warga sipil Indonesia yang bergabung dengan Askar Wathaniah merupakan hal yang wajar sebagai bagian dari kompensasi ekonomi.

Askar Wathaniyah atau Wamil atau pasukan sukarela dapat dikatakan sebagai kekuatan cadangan Tentara Darat Malaysia (TDM) atau benteng kedua dalam pertahanan negara Malaysia. Syarat mendaftar menjadi anggota Askar Wathaniyah adalah warga negara Malaysia baik laki-laki maupun perempuan dengan umur 18-40 tahun. Saat ini kekuatan Askar Wathaniyah terdiri 16 resimen (tiap resimen setara dengan satu brigade yang terdiri tiga battalion). Di Sabah terdapat Resimen 516 dan 507 yang bermarkas di Kinabalu. Sedangkan di Serawak ada Resimen 510 berkedudukan di Sibu dan Resimen 511 di Kuching. Kehadiran empat brigade Askar Wathaniyah yang setara dengan 12 batalion tentu saja melipatgandakan kekuatan TDM. Total kekuatan TDM plus wamil di Sabah dan Serawak adalah 21 batalion.

Menimbang perbandingan kekuatan militer Malaysia di Sabah dan Serawak dengan Indonesia di Kalimantan Barat (Kalbar) dan Kalimantan Timur (Kaltim), sebuah sumber di TNI (Republika, 3 Desember 2007) menyebutkan TDM menggelar satu divisi, sementara TNI AD mengimbanginya dengan tujuh batalion. Satu divisi terdiri tiga brigade dan masing-masing brigade terdiri tiga batalion. Tiap batalion berkekuatan 700-1000 tentara. Jadi, kekuatan TNI AD masih tertinggal dua batalion dari TDM pada sepanjang 857 km perbatasan kedua negara di Pulau Kalimantan. Namun bagi Kolonel Edy Susanto Komandan Komando Resort Militer 121/ABW (Alam Bana Wanawai) Kalimantan Barat (Kalbar yang mengkhawatirkan adalah pembentukan empat brigade Askar Wathaniyah di Sabah dan Serawak. “Kami melihat ancaman ke depan tak tertutup kemungkinan datang dari perbatasan Kalbar,” katanya dalam acara apel Komandan Korem dan Kodim yang diikuti sekitar 400 perwira menengah teritorial TNI AD di Mabes AD, Medan Merdeka Utara, Jakarta.

Sebenarnya di Indonesia sudah muncul wacana Komponen Cadangan, namun mendapatkan resistensi. Menurut Dirjen Potensi Pertahanan Departemen Pertahanan, Budi Susilo Supandji, RUU Komponen Cadangan saat ini masih dalam tahap pembahasan di panitia antar departemen dan tampaknya baru pertengahan 2008 RUU tersebut masuk ke DPR. Ditambahkannya butuh tambahan waktu sosialisasi lagi selama enam bulan hingga satu tahun agar masyarakat lebih paham apa itu komponen cadangan. ”Masih ada perdebatan karena ada sikap militer phobia (ketakutan terhadap militer). Seolah-olah kita disuruh wajib militer selama lima tahun terus-menerus,” katanya. Menurut Budi, sesuai usulan ahli psikologi dan pakar tenaga kerja, pelatihan warga sipil menjadi komponen cadangan hanya memerlukan satu bulan saja di tahun pertama. Selebihnya, selama 11 bulan mereka tetap menjalankan tugas sebagai warga sipil biasa. Pada tahun kedua, pelatihan hanya diperlukan sebagai penyegaran saja. Namun persoalannya, keterbatasan anggaran pertahanan saat ini membuat prioritas belanja bukan pada pembelian senjata pemukul. Sekitar 70 persennya justru untuk menambah kekuatan transportasi TNI.

Mencermati hal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa perkuatan pertahanan di perbatasan tidak saja merupakan masalah pertahanan tetapi juga ekonomi, sehingga pemerintah harus memikirkan bagaimana masyarakat Indonesia di perbatasan dapat hidup secara layak. Pembangunan sector pertahanan yang disertai sector perekonomian hendaknya dapat menjadi pertimbangan yang tentunya hal tersebut melibatkan semua unsur Deplu, Depdagri, TNI dan Kejaksaan dan masyrakat. Dengan majunya perkampungan militer yang syarat dengan zona ekonomi seperti mal, pasar dll Indonesia akan mempunyai sisi tawar yang lebih kuat dalam mengamankan wilayah perbatasannya. Saat ini yag dapat kita lakukan (sebelum mampu mewujudkan zona pertahanan ekonomi) tentunya tetap mempertimbangan pendapat Kasad Malaysia bahwa”hal tersebut tidak benar sebab berdasarkan UU, mereka dilarang merekrut warga asing atau permanent residence menjadi tentara atau Askar Wathaniah. Rekrutmen hanya boleh dilakukan kepada warga Malaysia,”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: